Disoal, Pungutan Lain di Luar SPP

oleh ara pada 12-02-2009

KLATEN (Harian Joglosemar): Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) meminta semua kepala SD dan SMP/MTs untuk tetap konsisten tidak menarik pungutan lain di luar sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) yang telah digratiskan.
Koordinator ARAKK, Abdul Muslih mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, pungutan di luar SPP merajalela, meski saat itu siswa SD bebas SPP lantaran mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) namun
“Tahun lalu, SD sudah ada BOS, tetapi pungutan di luar itu masih banyak,” kata dia, Rabu (11/2).
Dari temuan ARAKK, kata Muslih, sejumlah sekolah terindikasikan melakukan pungutan lain di luar SPP, seperti sumbangan-sumbangan yang tidak tetap dan pembelian buku-buku penunjang bagi siswanya. Nilainya, bahkan banyak yang melebihi dari nominal SPP.
“Jumlahnya (sumbangan tidak tetap dan buku penunjang) lebih besar dari SPP. Dan sekolah tersebut tidak ditegur Dinas P dan K (Pendidikan dan kebudayaan),” ujar dia.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar sosialisasi tentang bebas SPP ini harus sampai ke orangtua wali murid. Jika ada sekolah yang masih bandel melakukan pungutan di luar SPP harus ada sanksi tegas.
“Harus ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas bagi yang melanggar, dengan bahasa apapun siswa SD dan SMP/MTs harus bebas biaya,” tandas dia.
Pihaknya juga meminta wali murid yang merasa ada penarikan di sekolah agar tidak segan-segan melaporkan.
Sebelumnya, Bupati Klaten Sunarna berjanji akan memberi sanksi tegas kepada sekolah negeri yang melakukan pungutan semacam SPP.
“Kecuali SBI (Sekolah Berstandar Internasional) yang nanggung berat biaya operasional, ada yang mencapai Rp 6 miliar sampai Rp 8 miliar per tahun,” papar dia.
Dalam APBD 2009 Pemkab Klaten menetapkan gratis SPP bagi pendidikan sembilan tahun. Biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) bagi siswa SD sudah terakomodasi melaui dana BOS, sedangkan bagi siswa SMP/MTs mendapat anggaran dari Pemkab senilai Rp 4,3 miliar untuk menutupi kekurangan BOSP sebesar Rp 650.000 yang hanya mendapatkan bantuan BOS Rp 570.000 saja. (ara)