Senin, 13 April 2009

UN PERLU KEJUJURAN

Nama & E-mail (Penulis): SALAMUDDIN
Saya Guru di SMA NEG 1 SECANGGANG KAB. LANGKAT SUMUT
Topik: UJIAN NASIONAL
Tanggal: 22 MEI 2005

MENJELANG Ujian Nasional (UN) para siswa, guru, orangtua, bahkan para pejabat sibuk melakukan persiapan untuk memnuhi hajat pendidikan nasional. Siswa tidak hanya belajar pada jam sekolah, guru pun memberikan les tambahan di luar jam kerja, para orangtua mengeluarkan biaya ekstra yang tidak sedikit, dan para pejabat pun sibuk menghitung taksasi anggaran, membuat perangkat hukum, dan segala pernak-perniknya. Kesibukan yang demikian ini merupakan pemandangan yang klise setiap menjelang akhir tahun pelajaran.

Demikianlah yang terjadi pada tiga bulan terakhir menjelang UN 2005 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei ¡V Juni mendatang. Apalagi pada tahun pelajaran 2004/2005 ini, Depdiknas mematok standar kelulusan minimal 4,26 naik 0,25 dari tahun sebelumnya. Peningkatan standar kelulusan ini bukan membuat sebagian siswa kecut karena mereka yakin akan dibantu oleh yang namanya ¡§tim sukses¡¨.

Sementara itu, bagi guru saat-saat seperti ini merupakan peluang emas untuk menambah penghasilan bahkan bisa buat menutup utang. Biasanya guru dibayar oleh sekolah untuk memberikan les tambahan sekitar Rp 25.000 hingga Rp 60.000 untuk satu kali pertemuan. Bahkan bisa lebih bila mendapat kontrak rahasia untuk menjadi ¡§Tim Sukses¡¨ saat UN berlangsung. Dengan demikian, UN memunculkan "o pola budaya baru.

Wakil Presiden M. Yusuf Kalla dalam wawancaranya dengan harian Kompas (14 Pebruari 2005) mengatakan bahwa budaya lembek telah mempengaruhi dunia pendidikan. Akan tetapi, dengan UN budaya lembek itu akan dapat diatasi menjadi budaya kerja keras karena akan memaksa siswa dan guru untuk bekerja keras. Benarkah UN akan membentuk budaya kerja keras?

Pernyataan yang dikemukakan oleh Wapres kita tersebut memberikan pemahaman bahwa UN itu sangat penting dilaksanakan karena para siswa akan lebih giat belajar untuk meraih predikat LULUS. Di samping itu, gurunya pun akan mengajar lebih serius, bahkan orangtua siswa akan memberikan perhatian ekstra untuk anaknya. Jadi, pernyataan yang dikemukakan beliau dapat diterima dengan catatan jika UN dilaksanakan dengan kejujuran.

Pelaksanaan UN dikatakan jujur tentunya memiliki beberapa indikator antara lain 1) jawaban siswa dikirimkan apa adanya, 2) tidak memberitahukan kunci jawaban kepada siswa baik secara tertutup maupun terbuka, 3) pengawasan dilakukan secara benar, 4) penilaian LJK berdasarkan acuan standar (nonkonversi), dan 5) tidak ada intervensi pihak tertentu ¡§TIM SUKSES¡¨ untuk membuat kelulusan 100%. Jika kelima indikator itu menjadi komitmen yang mesti ditaati barulah UN dikatakan jujur.

Penulis menyarankan agar pelaksanaan UN 2005 melibatkan peranserta masyarakat ilmiah seperti membentuk badan pengawasan independen (Komite Pemantau Ujian Nasional) untuk memberikan pengawasan secara langsung selama pelaksanaannya. Dengan demikian UN lebih terjamin dan bermanfaat sebagai pengendali mutu pendidikan nasional serta bermanfaat pula untuk meningkatkan motivasi berprestasi dalam diri peserta didik.

Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan maka hasil UN tidak dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan, karena hasilnya cenderung tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan "o meragukan. Bahkan hasil UN itu tak bermanfaat sama sekali untuk melanjut ke Perguruan Tinggi apalagi untuk memasuki pasar kerja. Namun, jika hasil UN dianggap sebagai pemetaaan potensi peserta didik berdasarkan wilayah, hal itu dapat diterima walaupun sebenarnya UN hanya dapat memetakan aspek kognitifnya saja.

Terlepas dari masalah pro dan kontra terhadap pelaksanaan UN 2005, penulis berpendapat bahwa UN akan menciptakan budaya tidak jujur di kalangan peserta didik dan pengelola pendidikan jika pelaksanaannya tidak taat pada asas kejujuran. Hanya dengan kejujuran kita akan bangkit dari keterpurukan mutu pendidikan. Karena ada kecenderungan bahwa sekolah penyelenggara UN melakukan berbagai upaya tertentu untuk mendapatkan kelulusan 100% supaya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM Kepmendiknas 053/U/2001), yakni dengan cara membentuk TIM SUKSES

Fenomena lain tentang ketidakjujuran pelaksanaan UN seperti kebocoran soal, keleluasaan peserta didik untuk mencontek, sistem pengawasan yang lemah bahkan ada tanpa pengawasan, dan pengorganisasian ¡§tim sukses¡¨ untuk mengubah jawaban peserta didik sudah sepantasnya kita akhiri. Bila hal ini merupakan suatu realita empiris berarti UN telah menciptakan budaya tidak jujur dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, jauh hari sebelum UN 2005 dilaksanakan, hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat peduli pendidikan agar biaya proyek yang tidak sedikit itu tidak terkesan mubajir. Dengan kata lain, ¡§Arang habis besi binasa.¡¨

Jadi, pelaksanaan UN yang tinggal menghitung hari perlu disikapi sebagai upaya menumbuhkan sikap bersaing secara sehat antarpeserta didik dan pengelola pendidikan. Yakinlah bahwa UN benar-benar akan bermanfaat jika dilakukan melalui kompetisi berdasarkan kompetensi, jujur dalam implementasi, dan adil dalam penilaian. Dengan demikian, budaya lembek yang telah merasuki dunia pendidikan berubah menjadi budaya kerja keras.

Oleh karena itu, kejujuran sangat diperlukan untuk mendukung perubahan budaya itu sehingga menjadi bersifat permanen. Tanpa kejujuran dalam pelaksanaan UN 2005 sebenarnya kita menciptakan generasi pecundang dan menghambur-hamburkan uang negara.

UN 2005 sudah dipastikan memerlukan dana milyaran rupiah. Daripada dana itu mubazir, mungkin lebih baik dialokasikan untuk penyediaan fasilitas pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun, jika pemerintah (Depdiknas) bersedia dan mampu menekankan kejujuran dalam pelaksanaan UN 2005 tentu hasilnya dapat dijadikan sebagai kendali mutu pendidikan sekaligus sebagai umpan balik untuk memperbaiki input dan proses penyelenggaraan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Semoga.

Penulis adalah Guru SMAN 1 Secanggang Kab. langkat dan Mhs. Prodi Adm. Pendidikan PPs. UNIMED

Tidak ada komentar:

Posting Komentar