Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan banyak kekacauan terjadi selama pelaksanaan ujian nasional sekolah selama bulan April 2009. DPR meminta Mendagri Mardiyanto lebih serius menangani masalah pendidikan di Indonesia.
"Banyak kekacauan selama ujian nasional, kami minta mendagri segera melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan tegas," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi dalam konferensi pers terkait evaluasi ujian nasional sekolah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).
Heri mengeluhkan banyaknya kebocoran soal ujian di sejumlah daerah di tanah air. Menurut Heri, seharusnya soal ujian diperlakukan sama dengan surat suara pemilu yaitu rahasia.
"Kebocoran soal di Bengkulu, meskipun menterinya sudah tahu namun diam saja," tutur Heri.
Selain itu Heri juga menggaris bawahi adanya pungutan liar di beberapa sekolah. Menurut Heri, sekolah tidak diijinkan mengadakan pungutan apapun terkait ujian nasional, terlebih sekolah negeri.
"Adanya pungutan yang tidak perlu pada beberapa sekolah, ada pelanggaran yang ditemukan menterinya sendiri," tutur Heri.
Beberapa guru, tutur Heri, berusaha keras membantu agar anak didiknya lulus. Salah satunya dengan membantu mengerjakan soal sang murid, hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan.
"Ada beberapa guru berada di ruang ujian untuk membantu muridnya," tutur Heri.
Khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, DPR akan mengadakan rapat komisi yang dilanjutkan rapat dengan mendagri.
"Minggu depan akan melakukan rapat untuk mendiskusikan beragam temuan terkait pelaksanaan ujian nasional," tutur Heri.
"Mengapa yang dikejar standar kelulusannya bukan mutu pendidikannya," pungkasnya.
"Banyak kekacauan selama ujian nasional, kami minta mendagri segera melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan tegas," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi dalam konferensi pers terkait evaluasi ujian nasional sekolah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).
Heri mengeluhkan banyaknya kebocoran soal ujian di sejumlah daerah di tanah air. Menurut Heri, seharusnya soal ujian diperlakukan sama dengan surat suara pemilu yaitu rahasia.
"Kebocoran soal di Bengkulu, meskipun menterinya sudah tahu namun diam saja," tutur Heri.
Selain itu Heri juga menggaris bawahi adanya pungutan liar di beberapa sekolah. Menurut Heri, sekolah tidak diijinkan mengadakan pungutan apapun terkait ujian nasional, terlebih sekolah negeri.
"Adanya pungutan yang tidak perlu pada beberapa sekolah, ada pelanggaran yang ditemukan menterinya sendiri," tutur Heri.
Beberapa guru, tutur Heri, berusaha keras membantu agar anak didiknya lulus. Salah satunya dengan membantu mengerjakan soal sang murid, hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan.
"Ada beberapa guru berada di ruang ujian untuk membantu muridnya," tutur Heri.
Khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, DPR akan mengadakan rapat komisi yang dilanjutkan rapat dengan mendagri.
"Minggu depan akan melakukan rapat untuk mendiskusikan beragam temuan terkait pelaksanaan ujian nasional," tutur Heri.
"Mengapa yang dikejar standar kelulusannya bukan mutu pendidikannya," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar